BEKASI, BerdayaNews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menandatangani Perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (10/9/2026).
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir bersama Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe. Dalam rapat tersebut, Wawali Harris Bobihoe berkesempatan menyampaikan sambutan mewakili Pemerintah Kota.
Ia menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan Kota Bekasi berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
"Bentuk komitmen dan semangat kemitraan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini modal utama untuk membangun Kota Bekasi pada masa yang akan datang, sehingga semua harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Wawali Harris Bobihoe.
Wawali juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi atas semangat kebersamaan, komitmen, dan kerja keras dalam melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2026 serta KUA-PPAS TA 2027 sesuai amanat perundang-undangan.
Lebih lanjut, Harris Bobihoe menyoroti kondisi fiskal nasional saat ini yang turut memberikan dampak terhadap kapasitas pendanaan daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam perubahan APBD.
"Kondisi fiskal nasional saat ini juga memberikan dampak terhadap kapasitas pendanaan daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi," katanya.
Meski demikian, Pemkot Bekasi terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Pemkot Bekasi, lanjut Harris, perlu menyesuaikan diri dengan dinamika fiskal tersebut melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel agar program-program prioritas pembangunan tetap berjalan optimal.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, tahapan penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD murni 2027 Kota Bekasi dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(Sumber: Siaran Pers Pemkot Bekasi/Tim Redaksi)
