BERDAYANEWS.COM, KOTA BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta persetujuan penetapan sejumlah Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan penting tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (27/10/2026).
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi.
Komitmen Bersama Pembangunan Daerah
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif belaka, melainkan bentuk komitmen nyata antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal arah pembangunan daerah.
“Penandatanganan ini merupakan komitmen bersama antara Pemkot Bekasi dan DPRD untuk memastikan arah pembangunan Kota Bekasi berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujar Harris Bobihoe.
Wawali Harris menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Bekasi atas kerja keras dan semangat kebersamaan selama proses pembahasan berlangsung.
“Semangat kemitraan dan sinergi yang terjaga dengan baik antara eksekutif dan legislatif ini adalah modal utama dalam membangun Kota Bekasi ke depan. Dengan demikian, setiap aspirasi dan harapan masyarakat dapat kita wujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pedoman Penggunaan Anggaran Tahun 2027
Harris memaparkan, penyusunan rancangan anggaran daerah untuk tahun 2027 dilakukan di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan. Kendati melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan dinamis, kerja sama kedua belah pihak berhasil melahirkan keputusan yang bijak.
Hasil kesepakatan dalam rapat paripurna ini nantinya akan menjadi arah kebijakan teknis serta pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Bekasi sepanjang tahun 2027.
(Red/BerdayaNews)
