BERDAYANEWS.COM, JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, resmi menunjuk Johansyah sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Provinsi Jambi khusus penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (26/10/2026).

Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan seluruh informasi terkait perkembangan situasi, upaya mitigasi, hingga pemadaman karhutla di wilayah Provinsi Jambi dapat tersampaikan kepada publik secara cepat, akurat, transparan, dan terkoordinasi melalui satu pintu.

Keputusan strategis tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 831/KEP.GUB/SETDA.Biro Adpim-2.2/2026 tentang Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi yang ditetapkan pada 26 Oktober 2026.

Melalui SK tersebut, Johansyah, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diberi mandat penuh mengelola komunikasi publik serta mengoordinasikan alur informasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan tugas (satgas) penanganan karhutla.

Rekam Jejak Komunikasi Publik dan Hubungan Media

Penunjukan Johansyah dinilai sebagai langkah tepat. Ia memiliki rekam jejak kuat di bidang komunikasi publik, di antaranya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas Pemprov Jambi serta dipercaya menjadi Jubir Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi.

Selain itu, Johansyah dikenal memiliki hubungan kemitraan yang harmonis dengan kalangan awak media. Pengalaman tersebut diharapkan mampu meminimalisasi potensi disinformasi atau kesimpangsiuran berita di tengah masa tanggap darurat karhutla.

Menanggapi amanah tersebut, Johansyah menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari pimpinan daerah dan memperkuat sinergi di lapangan.

“Sebagai ASN, tentunya saya siap mengemban tugas yang telah diberikan oleh Pak Gubernur. Saya siap bersinergi dengan seluruh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi untuk mengawal informasi publik,” ujar Johansyah.

Tugas Strategis dan Koordinasi Satu Pintu

Berdasarkan surat keputusan Gubernur, Jubir Karhutla memiliki sejumlah peran dan kewenangan strategis, di antaranya:

  • Penyampaian Informasi Resmi: Mempublikasikan perkembangan kondisi karhutla berdasarkan kompilasi data valid dari tim satgas kedaerahan.

  • Koordinasi Lintas Sektor: Menggalang komunikasi antarperangkat daerah serta meminta laporan periodik (baik lisan maupun tertulis) sebagai sumber data terbarukan.

  • Pelaporan Berkala: Melaporkan eskalasi kondisi karhutla secara berkala kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

  • Rumusan Strategis: Menggelar rapat koordinasi rutin untuk menganalisis dan merumuskan substansi informasi penting sebelum disiarkan kepada media dan masyarakat.

Melalui tata kelola komunikasi satu pintu ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap masyarakat mendapatkan informasi yang sahih mengenai kondisi riil di lapangan serta upaya konkret pemerintah dalam mengendalikan dampak kebakaran hutan dan lahan.

(Red/BerdayaNews)