Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

Guru Besar Ekonomi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi / Tenaga Ahli Gubernur Jambi

JAMBI, BerdayaNews.com - Udara bersih sering dipandang sebagai karunia alam yang tersedia tanpa harga. Pandangan itu berubah ketika kabut asap menyelimuti Jambi dan masyarakat harus mengeluarkan biaya agar dapat bernapas dengan lebih aman.

Masker harus dibeli, pemeriksaan kesehatan meningkat, kegiatan di luar rumah dibatasi, dan anak-anak terpaksa belajar dari rumah. Pada titik tersebut, pencemaran udara tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan. Ia telah menjadi persoalan kesehatan, pendidikan, produktivitas, ketimpangan, dan keberlanjutan pembangunan.

Momentum Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru yang diperingati setiap 7 September menjadi sangat relevan bagi Jambi. Berdasarkan pemantauan kualitas udara BMKG pada 4 September 2026 pukul 08.00 WIB, konsentrasi partikulat PM₂.₅ di Kota Jambi mencapai 245,1 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Muaro Jambi tercatat 232,5 mikrogram per meter kubik. Pada sistem pemantauan tersebut, kondisi keduanya tergolong sangat tidak sehat. Angka itu bukan sekadar warna merah pada layar pemantauan, melainkan peringatan bahwa udara yang dihirup masyarakat sedang membawa ancaman nyata.

Sekolah Daring: Bukti Hak Anak Terampas

Pemerintah Kota Jambi telah mengambil langkah melindungi pelajar dengan mengalihkan kegiatan sekolah ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan kedaruratan karena anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap pencemaran udara.

Namun, keputusan itu sekaligus memperlihatkan besarnya dampak kabut asap terhadap pembangunan manusia. Ketika sekolah harus ditutup karena udara berbahaya, pencemaran telah mengambil sebagian hak anak untuk belajar, berinteraksi, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota tentu tidak tinggal diam. Pengawasan kawasan rawan, patroli, larangan membuka lahan dengan membakar, pembentukan Satgas Karhutla, pemadaman darat dan udara, serta modifikasi cuaca telah dilakukan. Penanganannya melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, pemerintah desa, Masyarakat Peduli Api, dan relawan.

Kerja para petugas di lapangan patut mendapatkan penghargaan. Mereka harus menjangkau wilayah yang sulit, menghadapi keterbatasan sumber air, serta memadamkan api yang dapat bertahan di bawah permukaan gambut. Pekerjaan juga tidak selesai ketika nyala api menghilang karena proses pendinginan harus terus dilakukan agar kebakaran tidak kembali muncul. Pada Agustus 2026, misalnya, Satgas Karhutla Jambi menangani kebakaran sekitar 50 hektare di kawasan Air Merah, Kabupaten Muaro Jambi.

Namun, penghargaan terhadap kerja keras tersebut tidak seharusnya menutup ruang evaluasi. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya seberapa cepat api dapat dipadamkan, tetapi mengapa kebakaran dan kabut asap terus berulang.

Jika energi, anggaran, dan peralatan lebih banyak dikerahkan setelah api membesar, penanganan akan terus berada dalam siklus pemadaman, pendinginan, pemulihan, kemudian menghadapi kebakaran kembali.

Harga Ekonomi yang Luput Dihitung

Kabut asap juga memiliki harga ekonomi yang sering luput dari perhitungan. Biayanya tersebar dalam bentuk peningkatan pengeluaran kesehatan, pembelian masker, kehilangan jam kerja, penurunan produktivitas, gangguan perdagangan, serta berkurangnya omzet UMKM.

Pedagang kaki lima, petani, pengemudi angkutan, dan buruh bangunan tidak selalu memiliki pilihan untuk berdiam di rumah. Mereka menghadapi pilihan yang sama-sama berat: melindungi kesehatan atau mempertahankan pendapatan. Karena itu, kabut asap juga dapat memperlebar ketimpangan.

Dampaknya terhadap pendidikan bahkan dapat meninggalkan kerugian jangka panjang. Pembelajaran jarak jauh merupakan pilihan rasional dalam keadaan darurat, tetapi tidak semua keluarga memiliki perangkat, jaringan internet, ruang belajar, dan kemampuan pendampingan yang sama. Kerugian pendidikan hari ini dapat menjelma menjadi penurunan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan pada masa mendatang.

5 Jalan Keluar Menjaga Langit Jambi

Tidak ada satu kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan kabut asap secara seketika. Namun, ada beberapa pelajaran yang layak dipertimbangkan:

1. Tata Kelola Risiko Berbasis Data

Informasi tentang titik panas, curah hujan, kelembapan dan kedalaman gambut, arah angin, tutupan lahan, konsesi, serta riwayat kebakaran dapat diintegrasikan menjadi Indeks Risiko Karhutla hingga tingkat desa dan konsesi. Data tidak berhenti sebagai peta, tetapi menjadi dasar tindakan sebelum api membesar.

2. Pembiayaan Antisipatif untuk Pencegahan

Selama ini anggaran relatif lebih mudah dikerahkan setelah bencana terjadi, padahal biaya pencegahan umumnya lebih rendah. Pembiayaan antisipatif memungkinkan dana dicairkan ketika tingkat risiko meningkat, untuk patroli, pembasahan gambut, dan peralatan pembukaan lahan tanpa bakar.

3. Masyarakat sebagai Pelaku Utama

Larangan dan ancaman hukuman tidak selalu menyelesaikan akar ekonomi persoalannya. Bantuan teknologi, peralatan, pendampingan, serta pembiayaan pembukaan lahan tanpa bakar dapat menjadi alternatif yang lebih adil. Desa yang berhasil menjaga wilayahnya patut memperoleh insentif ekologis.

4. Audit Kesiapan Perusahaan yang Terbuka

Keberadaan brigade kebakaran sebaiknya tidak hanya dinilai dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari kondisi peralatan, jumlah personel, ketersediaan sumber air, dan kecepatan merespons titik panas. Hasil penilaian yang diumumkan terbuka dapat menciptakan dorongan reputasi.

5. Hitung Kerugian Sebagai Evaluasi Pembangunan

Kerugian akibat kabut asap harus dihitung: biaya kesehatan, kehilangan hari kerja dan hari belajar, penurunan omzet UMKM, gangguan penerbangan, hingga kerusakan ekosistem. Tanpa perhitungan tersebut, investasi dalam pencegahan akan selalu terlihat mahal.

Kualitas udara juga layak ditempatkan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Jumlah hari dengan udara sehat, penurunan luas kebakaran, dan pemulihan gambut dapat melengkapi indikator pembangunan. Dalam jangka panjang, Jambi bahkan dapat mengembangkan PDRB hijau yang memperhitungkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah telah bekerja keras bersama aparat, dunia usaha, relawan, dan masyarakat. Evaluasi ini bukan untuk mengabaikan kerja tersebut, melainkan untuk memastikan agar seluruh pengorbanan menghasilkan perubahan yang lebih permanen.

Udara bersih adalah hak masyarakat sekaligus modal pembangunan. Menjaga langit Jambi tetap biru membutuhkan kolaborasi, teknologi, insentif ekonomi, keterbukaan, dan konsistensi sepanjang tahun.

(Tim Redaksi)