BEKASI, BerdayaNews.com, Sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang ramai di media sosial menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, langsung turun memantau pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Selasa, 15 September 2026.
Keluhan yang diunggah warga di media sosial tersebut menuai beragam respons. Di tengah komentar yang menyampaikan pengalaman kurang menyenangkan, banyak pula warga yang memberikan apresiasi dan menyebut pelayanan publik di Kota Bekasi telah berjalan sesuai aturan dan tidak memakan waktu lama.
Menindaklanjuti hal itu, Tri Adhianto ingin memastikan kondisi pelayanan di lapangan tetap berjalan optimal.
Setibanya di Kantor Disdukcapil, Tri tidak hanya memantau aktivitas aparatur, tetapi juga berdialog langsung dengan warga yang sedang mengantre untuk mengurus dokumen kependudukan.
Salah satunya Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Kepada Wali Kota, Suhana menyampaikan dirinya sedang mengurus verifikasi data desil hasil sensus penduduk. Ia menyebut masuk dalam desil 2, namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Mendengar keluhan tersebut, Tri langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi Camat Bekasi Utara melalui sambungan telepon dan meminta agar persoalan itu segera ditindaklanjuti bersama kelurahan.
“Ini langsung ditindaklanjuti. Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar Tri.
Tri menegaskan, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya bukan untuk mencari kesalahan aparatur, melainkan untuk memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pelayanan berjalan baik. Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain Disdukcapil, Tri juga memastikan pelayanan di perangkat daerah lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap optimal, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ia mengingatkan seluruh aparatur pelayanan publik untuk bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas serta bebas dari pungutan liar.
“Jangan sampai ada pungutan liar. Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Tri juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan masukan, baik keluhan maupun apresiasi melalui media sosial. Menurutnya, hal itu menunjukkan publik turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
