BERDAYANEWS.COM, JAMBI, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.
Dalam sesi wawancara usai paripurna, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa langkah perubahan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 merupakan kesepakatan strategis antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menyesuaikan dokumen perencanaan daerah dengan dinamika perkembangan terkini.
"Hari ini paripurna terkait dengan rancangan awal perubahan RPJMD kami bersama DPRD. Dengan adanya dinamika yang berkembang, kami perlu melakukan revisi pada RPJMD ini," ujar Al Haris.
Ia meluruskan bahwa revisi tersebut sama sekali tidak mengubah haluan maupun arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi. Penyesuaian difokuskan pada penyempurnaan indikator kuantitatif agar eksekusi program di lapangan berjalan lebih presisi.
"Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi volume serta targetnya yang kita perbaiki supaya lebih terarah dan komprehensif. Ini yang sedang kita bahas bersama DPRD," tegasnya.
Gubernur berharap dokumen RPJMD yang telah disempurnakan ini dapat menjadi kompas utama dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah hingga akhir masa jabatannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Abdullah Sani saat menyampaikan sambutan resmi Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi atas dukungan terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD tersebut.
"Menyimak laporan Bapemperda tadi, kami sangat menyadari bahwa target kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Tuntutan peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik memerlukan upaya yang tidak biasa," tutur Wagub Sani.
Ia menekankan pentingnya kesatuan cara pandang dalam merumuskan kebijakan yang fokus pada sasaran strategis daerah, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, hingga keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
"Menyatukan pandangan memang bukan perkara mudah, tetapi kita harus bijaksana menyikapinya. Kebijakan yang telah disepakati ini merupakan win-win solution yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengimplementasikannya," ucapnya.
Wagub Sani menambahkan bahwa masukan dari DPRD sangat krusial bagi Pemprov Jambi untuk menyempurnakan dokumen sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) di setiap perangkat daerah.
"Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja sama kita semua," tegasnya sembari menginstruksikan tim penyusun dan para kepala OPD untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
Rapat paripurna ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta pengesahan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata. Turut hadir dalam sidang tersebut jajaran anggota DPRD, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi, serta tamu undangan lainnya.
(BDN/RED)
