BERDAYANEWS.COM, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menandatangani pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Penandatanganan kesepakatan babak baru tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2026).

Pembaruan PKS ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan sampah antarwilayah, dari pola penimbunan konvensional (landfill) menuju pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Fokus Pengolahan Modern dan Pengurangan Timbunan

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa persoalan sampah Jakarta dan Bekasi memiliki keterikatan yang sangat erat, sehingga memerlukan sinergi dan tanggung jawab bersama.

“Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu membagi beban dan mencari solusi bersama agar persoalan yang selama ini berulang dapat diselesaikan secara mendasar,” kata Tri Adhianto.

Tri menyampaikan, Pemkot Bekasi mendorong agar pembaruan kerja sama ini berfokus pada pengurangan volume sampah dari sumbernya, peningkatan kapasitas pengolahan, serta optimalisasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).

“Kita tidak ingin persoalan sampah hanya selesai dengan dipindahkan dan ditimbun. Harus ada upaya pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan sehingga beban ekologis di Bantargebang bisa terus ditekan,” tambahnya.

DKI Jakarta Siapkan PLTSa dan Pengembangan RDF

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kelancaran proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan bersama Pemkot Bekasi.

“Alhamdulillah pembahasannya berjalan dengan baik, tanpa hambatan, dan selesai tepat waktu. Hari ini resmi kita tandatangani. Ini merupakan awal yang baik bagi penguatan kerja sama DKI Jakarta dan Kota Bekasi,” ujar Pramono.

Pramono mengungkapkan, DKI Jakarta saat ini tengah memfinalisasi rencana pembangunan fasilitas PLTSa di kawasan Bantargebang yang bekerja sama dengan Danantara. Selain itu, pengembangan fasilitas RDF di Rorotan dan Bantargebang terus diakselerasi guna mempercepat transisi pengolahan sampah modern.

“Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi akan memiliki pembangkit listrik tenaga sampah. Langkah ini diharapkan mampu mereduksi residu sampah secara signifikan,” jelasnya.

Kompensasi Rp362 Miliar dan Dampak Bagi Masyarakat

Dalam pembaruan PKS selama lima tahun ke depan ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan bantuan keuangan berupa dana kompensasi senilai kurang lebih Rp362 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan dana dukungan tersebut akan diprioritaskan untuk pembenahan lingkungan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak sekitar kawasan TPST Bantargebang.

“Kerja sama ini harus memberikan manfaat yang jelas dan nyata bagi masyarakat Bekasi, khususnya warga di sekitar Bantargebang. Aspek lingkungan, sosial, infrastruktur, dan pemberdayaan warga menjadi fokus utama kami,” imbau Tri.

Sinergi Infrastruktur dan Konektivitas Jabodetabek

Selain isu lingkungan dan sampah, pertemuan bilateral kedua kepala daerah tersebut turut membahas penguatan konektivitas dan moda transportasi publik yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta.

Beberapa poin strategis yang dibahas antara lain:

  • Rencana penanganan infrastruktur jalan (Flyover Rawapanjang dan Cipendawa).

  • Peningkatan fasilitas sarana-prasarana transportasi umum antarwilayah.

  • Pembangunan halte transportasi publik terintegrasi di Kota Bekasi yang ditargetkan menunjukkan progress nyata pada akhir November.

“Bekasi dan Jakarta saling terhubung secara fungsional. Mobilitas warga terjadi setiap hari. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah ini harus memproduksi solusi konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Tri.

Melalui penandatanganan kesepakatan ini, Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat mewujudkan tata kelola sampah yang modern, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus mempererat integrasi pembangunan kawasan Jabodetabek.

(Red/BerdayaNews)