Versus Kebaikan dan Kebijakan Positif Presiden Joko Widodo untuk Tanah Papua
BerdayaNews.com, Tanah Papua — Dalam bagian Warisan Jokowi: Pembangunan vs Eskalasi Konflik pada buku Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua, penulis memaparkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo dalam menangani Papua Barat. Pernyataan Jokowi yang menyebut “99 persen Papua tidak ada masalah” dinilai bukan sekadar keliru, tetapi mencerminkan cara pandang negara yang menafikan luka sejarah, kekerasan, dan diskriminasi sistemik terhadap Orang Asli Papua (OAP). Kritik ini dirumuskan dalam sembilan “dosa politik” yang dianggap memperparah krisis kepercayaan dan konflik berkepanjangan di Tanah Papua Barat.
1. Menormalisasi Stigma Negatif terhadap Orang Asli Papua
Negara dinilai sejak awal melihat Papua melalui kacamata negatif—dari pelabelan “negara boneka” pasca 1 Desember 1961 hingga stigma separatis, makar, OPM, KKB, bahkan ujaran rasial. Cara pandang ini meminggirkan martabat OAP dan membenarkan represi.
2. Mengklaim “99 Persen Tidak Ada Masalah”
Pernyataan ini dianggap menutup mata atas kompleksitas konflik Papua yang multidimensi: sejarah integrasi, kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat, diskriminasi dan marjinalisasi OAP, serta kegagalan pembangunan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi).
3. Mengecilkan Akar Konflik sebagai “Masalah Kecil”
Narasi bahwa isu Papua dibesar-besarkan dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan: pengiriman pasukan besar-besaran, konflik bersenjata berulang, penyanderaan pilot, dan krisis kemanusiaan yang nyata.
4. Mengukur Keamanan dari Perspektif Presiden
Ukuran “aman” disandarkan pada kenyamanan kunjungan presiden yang dikawal ketat, bukan pada rasa aman rakyat. Di banyak wilayah—Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat—warga justru hidup dalam ketakutan dan pengungsian.
5. Menyamakan Hiburan dengan Penyelesaian Konflik
Keamanan acara seremonial seperti karnaval dijadikan indikator stabilitas, padahal tidak memiliki relasi langsung dengan penyelesaian akar konflik politik dan kemanusiaan Papua.
6. Mengabaikan Realitas Konflik di Balik Kunjungan Resmi
Pernyataan “ke sini juga tidak ada masalah” dinilai naif karena setiap lokasi yang dikunjungi presiden pasti steril. Ini tidak mencerminkan situasi sehari-hari yang dihadapi rakyat Papua.
7. Menggunakan Ukuran Keamanan yang Tidak Rasional
Menjadikan pengalaman makan malam di restoran sebagai tolok ukur keamanan Papua dipandang tidak logis dan meremehkan penderitaan masyarakat di luar ruang-ruang aman kekuasaan.
8. Menafikan Korban Kekerasan Negara dan Konflik Bersenjata
Pemerintah dinilai menutup mata atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat, akibat konflik TNI/Polri dan TPNPB. Deretan korban jiwa menunjukkan bahwa Papua jauh dari kondisi “baik-baik saja”.
9. Kebijakan Negara yang Justru Merugikan Papua
Dosa terakhir adalah kegagalan negara melindungi OAP melalui kebijakan politik dan hukum. Mulai dari Perjanjian New York, Pepera 1969, hingga kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus, negara dinilai gagal memberi perlindungan, pengakuan, keberpihakan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua.
Artikel ini menegaskan bahwa sembilan dosa politik tersebut bukan sekadar kritik personal, melainkan cermin kegagalan struktural negara dalam memahami dan menyelesaikan konflik Papua. Tanpa pengakuan atas akar sejarah, penghentian kekerasan, serta dialog politik yang setara dan bermartabat, Papua akan terus menjadi luka terbuka dalam tubuh Republik Indonesia.
Di tengah kritik keras terkait konflik dan HAM di Papua Barat, penting pula mencatat sejumlah kebijakan dan langkah positif yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk Tanah Papua. Catatan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kritik, melainkan memberi gambaran utuh tentang apa saja yang telah dan belum berhasil dilakukan negara.
1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Skala Besar
Pemerintahan Jokowi mempercepat pembangunan jalan Trans Papua, jembatan, bandara perintis, pelabuhan, dan konektivitas wilayah terpencil. Infrastruktur ini membuka akses logistik, menurunkan biaya transportasi, dan memutus isolasi geografis yang selama puluhan tahun dialami banyak kampung di Papua.
2. Penurunan Harga dan Akses Kebutuhan Pokok
Melalui kebijakan tol laut, subsidi transportasi udara, dan penguatan BUMN logistik, harga BBM dan bahan pokok di sejumlah wilayah Papua berhasil ditekan. Ini memberi dampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya di daerah pedalaman.
3. Peningkatan Anggaran Otonomi Khusus
Pemerintah Jokowi melanjutkan dan menaikkan alokasi dana Otonomi Khusus Papua, termasuk memperpanjang kebijakan Otsus dengan porsi anggaran yang lebih besar. Tujuannya adalah memperkuat pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
4. Fokus pada Pendidikan Orang Asli Papua
Program afirmasi pendidikan diperluas melalui beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), pembangunan sekolah asrama, serta pengiriman mahasiswa Papua ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan mencetak sumber daya manusia Papua yang unggul dan berdaya saing.
5. Peningkatan Layanan Kesehatan
Pemerintah membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan, rumah sakit rujukan, serta program tenaga kesehatan Nusantara Sehat di Papua. Upaya ini ditujukan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya minim layanan medis.
6. Pendekatan Simbolik dan Kehadiran Negara
Jokowi tercatat sebagai presiden dengan jumlah kunjungan terbanyak ke Papua. Kehadiran langsung kepala negara—termasuk blusukan ke pasar, kampung, dan proyek publik—memberi pesan simbolik bahwa Papua menjadi perhatian nasional, tidak sepenuhnya diabaikan dari agenda pusat.
7. Pengakuan Budaya dan Identitas Lokal
Pemerintah mendukung sejumlah agenda budaya Papua, event nasional di Papua, serta penggunaan pendekatan kultural dalam sebagian program pembangunan. Upaya ini dimaksudkan untuk mengangkat identitas Papua sebagai bagian sah dan bermartabat dari Indonesia.
Berbagai kebijakan di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak sepenuhnya abai terhadap Papua, terutama dalam aspek pembangunan fisik dan layanan dasar. Namun, sebagaimana dikritik luas dalam kajian HAM dan politik Papua, kebaikan pembangunan belum berbanding lurus dengan penyelesaian akar konflik, yaitu sejarah politik, kekerasan negara, rasisme, dan keadilan bagi Orang Asli Papua.
Dengan demikian, kebaikan-kebaikan tersebut menjadi modal penting, tetapi belum cukup, jika tidak disertai keberanian politik untuk membuka dialog sejati, menyelesaikan pelanggaran HAM, dan mengembalikan martabat Papua sebagai subjek sejarah—bukan sekadar objek pembangunan. fs