BerdayaNews.com, Manowari — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Ruang Rapat Mansinam Swiss-Belhotel Manokwari, Manokwari, Selasa (04/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua usai memimpin Rapat Pleno BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari.
Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa penguatan pengawasan Dana Otsus merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pembangunan Papua harus berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar penyerapan anggaran.
“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan mohon ke depan dikawal lebih baik. Kita ingin dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau masih ada kekurangan, itu menjadi tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” tegas Wapres.
Papua Sehat, Cerdas, dan Damai
Wapres menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya kali ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai. Namun, ia menegaskan, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri.
“Program pemerintah harus dikawal bersama. Peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting agar visi-misi Bapak Presiden benar-benar sampai ke akar rumput,” ujarnya.
Sejumlah program prioritas nasional yang tengah berjalan di Tanah Papua turut disoroti, antara lain Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, serta Revitalisasi Sekolah. Menurut Wapres, program-program tersebut dirancang untuk memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua secara berkelanjutan.
Trans Papua dan Pengendalian Harga
Selain sektor sosial, Wapres juga menyoroti pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung. Penyelesaian jalur strategis ini dinilai krusial untuk menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah pedalaman.
“Kalau akses terbuka, harga bisa lebih terkendali, inflasi turun, dan ekonomi lokal bergerak lebih cepat,” kata Wapres.
Pembangunan Indonesia-Sentris, Bukan Jawa-Sentris
Dalam penegasan politik pembangunan, Wapres menekankan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris. Papua, tegasnya, bukan wilayah pinggiran.
“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian penting dari NKRI dan harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.
Untuk mempercepat dan mengefektifkan pembangunan, pemerintah membentuk dua lembaga strategis—BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua—sebagai instrumen pengawalan kebijakan dan anggaran.
Ruang Dengarkan Aspirasi
Menutup arahannya, Wapres memastikan pemerintah pusat akan terus membuka ruang dialog dan mendengar langsung aspirasi masyarakat Papua.
“Saya ingin lebih banyak mendengar keluhan dan masukan dari Bapak-Ibu semua. Pembangunan Papua harus berangkat dari kebutuhan masyarakatnya sendiri,” pungkas Wapres.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, para bupati se-Papua Barat, kalangan akademisi, serta tokoh agama dan adat. fs