BerdayaNews.com, Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi kini berdiri di persimpangan jalan. Dengan sisa umur teknis TPA Sumur Batu yang kian kritis, pilihan antara mempertahankan sistem lama (landfill) atau beralih ke teknologi modern Waste-to-Energy (WTE) bukan lagi sekadar pilihan lingkungan, melainkan keputusan finansial strategis.

Redaksi Berdayanews.com merangkum perbandingan anggaran dan analisis jangka panjang untuk melihat mana yang lebih menguntungkan bagi kantong daerah dan kesehatan warga.

Perbandingan Anggaran: Biaya vs Investasi Terukur

Banyak yang menganggap teknologi WTE “mahal” di awal. Namun, jika kita membedah biaya jangka panjang (20-25 tahun), sistem konvensional justru merupakan “lubang hitam” anggaran.

Komponen Biaya TPA Konvensional (Landfill) Teknologi Modern (WTE/Insinerasi)
Investasi Awal Rendah (Hanya pembebasan lahan & alat berat). Tinggi (Pembangunan pabrik & instalasi turbin).
Biaya Operasional Terus meningkat (BBM alat berat, tipping fee, pengolahan lindi). Stabil (Otomasi sistem, biaya perawatan mesin).
Kebutuhan Lahan Sangat Luas & Terus Bertambah (Boros lahan). Kompak & Statis (Efisiensi lahan tinggi).
Potensi Pendapatan Nol (Bahkan minus karena denda lingkungan). Positif (Penjualan listrik ke PLN & sertifikat karbon).
Biaya Pasca-Tutup Sangat Tinggi (Rehabilitasi lahan puluhan tahun). Rendah (Lahan tetap bisa digunakan kembali).
Baca juga :  Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis dan Bawa Lima Hasil Nyata dari Australia: Hubungan Indonesia–Australia Semakin Erat dan Saling Menguntungkan

 

Mengapa WTE Lebih Murah dalam Jangka Panjang?

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, dalam Rakornas 2026 menekankan pentingnya efisiensi. Secara logika anggaran, TPA konvensional memiliki “Biaya Pemulihan Lingkungan” yang sering tidak terhitung di APBD.

  1. Pengolahan Lindi (Air Sampah): Pada TPA biasa, biaya menetralisir racun cairan sampah agar tidak masuk ke sumur warga sangatlah mahal dan harus dilakukan selamanya. Di sistem WTE, cairan ini ikut musnah dalam proses pembakaran suhu tinggi.

  2. Kompensasi Bau & Kesehatan: Pemkot harus terus mengalokasikan “uang bau” atau biaya kesehatan bagi warga sekitar TPA yang terdampak. Teknologi WTE yang tertutup (vakum) menghilangkan bau dan risiko penyakit secara radikal.

  3. Nilai Sisa Lahan: TPA yang sudah penuh akan menjadi “tanah mati” yang tidak bisa dibangun apa pun selama 30 tahun. Sebaliknya, lokasi WTE tetap menjadi aset bernilai tinggi karena tidak ada penumpukan sampah di bawah tanah.

Keawetan Sistem: Kunci Keberlanjutan Lingkungan

Pengelolaan sampah modern bukan hanya soal membakar, tapi soal menjaga Sirkular Ekonomi. Agar sistem ini awet dan lingkungan tetap sehat, Bekasi perlu menerapkan protokol jangka panjang:

  • Filter Emisi Multi-Tahap: Teknologi WTE modern dilengkapi filter udara canggih yang menangkap dioksin dan partikel berbahaya. Hasil buangan cerobong asap lebih bersih dari udara jalanan kota yang penuh polusi kendaraan.

  • Pemeliharaan Mandiri: Pendapatan dari penjualan listrik (energi terbarukan) harus diputar kembali (earmarking) khusus untuk perawatan mesin, sehingga sistem tidak bergantung penuh pada subsidi APBD setiap tahunnya.

  • Keamanan Air Tanah: Tanpa penimbunan sampah organik secara masif, risiko pencemaran logam berat ke air tanah Bekasi utara dan timur dapat dihentikan total. Ini adalah investasi kesehatan bagi generasi 20-30 tahun mendatang.

Baca juga :  Efektivitas Penegak Hukum dan Dukungan Sosial dalam Pemberantasan Korupsi Periode 2020–2025

Kebijakan Pemkot

Membangun WTE memang membutuhkan modal besar di tahun pertama, namun ia adalah mesin uang dan solusi kesehatan. Mempertahankan TPA konvensional mungkin terasa murah hari ini, tapi akan menjadi bom waktu anggaran dan bencana ekologis di tahun 2028.

“Bekasi tidak boleh lagi sekadar menimbun masalah. Kita harus membakar masalah itu dan mengubahnya menjadi cahaya (listrik),” tutup ulasan tim kebijakan Berdayanews.fs

Redaksi Berdayanews.com