Oleh: Redaksi BerdayaNews.com

Langkah Pemerintah Kota Bekasi meluncurkan bus modern Trans Beken di rute Terminal-Harapan Indah sejatinya adalah oase bagi warga yang merindukan kenyamanan. Namun, di balik kemilau bus ber-AC dan sistem tarif gratis tersebut, tersimpan mendung bagi ratusan pengemudi dan pemilik angkutan kota (angkot) konvensional.

Protes yang muncul bukan sekadar soal persaingan bisnis, melainkan jeritan tentang kepastian dapur yang tetap mengepul. Modernisasi adalah keniscayaan, namun jika ia datang dengan cara “menyingkirkan” pemain lama tanpa solusi transisi, maka keadilan sosial dalam pembangunan patut dipertanyakan.

Dilema “Keadilan bagi Penumpang, Nestapa bagi Pengemudi”

Pemerintah memang berhasil memberikan solusi bagi calon penumpang dalam bentuk efisiensi dan kenyamanan. Namun, bagi pengemudi angkot yang sudah puluhan tahun mendedikasikan hidupnya di aspal Bekasi, bus modern ini adalah ancaman eksistensial.

Mereka memiliki keluarga, anak yang bersekolah, dan cicilan kendaraan yang harus dibayar. Membiarkan mereka bertarung “head-to-head” dengan bus bersubsidi milik pemerintah adalah bentuk persaingan yang tidak setara (unfair competition).

Baca juga :  Oleh-oleh Presiden Prabowo dari Luar Negeri: Investasi, Transfer Teknologi, dan Peran Global Indonesia

Menuju Solusi: Mengintegrasikan, Bukan Mematikan

Agar kebijakan ini terasa adil dan tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, pemerintah perlu bergeser dari pola pikir “menggantikan” menjadi “mengintegrasikan”. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

  • 1. Skema “Buy the Service” (BTS) bagi Sopir Lokal: Pemerintah sebaiknya memberikan prioritas bagi para sopir angkot lama untuk dilatih dan direkrut menjadi pengemudi bus Trans Beken. Dengan sistem gaji bulanan yang layak, mereka tidak lagi perlu “kejar setoran” yang sering kali membahayakan keselamatan.

  • 2. Angkot sebagai Feeder (Pengumpan): Bus besar tidak bisa masuk ke gang-gang sempit di pemukiman Bekasi. Di sinilah peran angkot harus diperkuat. Pemerintah perlu menata ulang trayek sehingga angkot berfungsi sebagai pengumpan dari perumahan menuju halte Trans Beken. Dengan sistem tiket terintegrasi, sopir angkot tetap mendapatkan penghasilan dari volume penumpang yang diantar ke jalur utama.

  • 3. Peremajaan Armada dengan Dukungan Kredit: Bagi pemilik angkot, pemerintah bisa memfasilitasi konversi armada lama ke armada yang lebih modern dan ramah lingkungan melalui skema kredit lunak atau subsidi peremajaan.

  • 4. Transformasi Koperasi: Mendorong pengusaha angkot individu untuk bergabung dalam satu koperasi besar yang bermitra dengan BUMD pengelola Trans Beken. Dengan begitu, mereka menjadi bagian dari sistem, bukan penonton di pinggir jalan.

Baca juga :  Kabar Gembira bagi Jemaah! Presiden Prabowo Wujudkan Kampung Haji di Makkah dan Targetkan Biaya Haji Turun

Transportasi Modern yang Manusiawi

Sistem transportasi modern bukan hanya soal bus yang bagus dan aplikasi yang canggih. Transportasi yang benar-benar modern adalah sistem yang inklusif; yang mampu mengangkat derajat para pekerjanya.

Warga Bekasi butuh mobilitas cepat, tetapi mereka juga butuh keharmonisan sosial. Jangan sampai kenyamanan penumpang bus dibayar dengan tangisan anak-anak sopir angkot yang kehilangan mata pencaharian.

“Pembangunan yang beradab adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Modernisasi Bekasi harus melibatkan tangan-tangan yang selama ini telah membangun denyut nadi kota ini.”

Pemerintah Kota Bekasi masih punya waktu untuk duduk bersama, mendengarkan, dan merumuskan kontrak sosial baru. Karena pada akhirnya, transportasi adalah tentang manusia, bukan sekadar mesin dan aspal.fs

74