Jambi Bidik 10 Besar Nasional, Gubernur Al Haris Tekankan Kinerja Terukur dan Berorientasi Hasil

BerdayaNews.com, Jambi — Pemerintah Provinsi Jambi resmi memulai tahun anggaran 2026 dengan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi bisa dijalankan dengan cara-cara administratif semata. Setiap rupiah anggaran harus berbanding lurus dengan capaian kinerja yang nyata di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat memimpin prosesi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sekaligus Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi pada Senin (04/02/2026) siang ini, dihadiri oleh seluruh jajaran Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas.

Dalam arahannya, Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja adalah amanah konstitusi dari Kementerian PANRB yang bersifat mengikat secara hukum dan moral. Ia meminta seluruh pejabat, mulai dari Sekretaris Daerah hingga tingkat struktural terbawah, untuk tidak menganggap agenda ini sebagai formalitas tahunan.

​”Perjanjian kinerja ini adalah janji kerja tertulis yang terukur. Kita mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah kita sepakati bersama. Arahnya harus jelas, fokusnya harus tajam, dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Al Haris di hadapan ratusan pejabat.

Gubernur menekankan bahwa instrumen manajemen kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap program berjalan secara serius. Dengan adanya dokumen yang ditandatangani, capaian setiap OPD dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.

Ambisi besar dicanangkan Al Haris untuk tahun 2026. Ia menargetkan Provinsi Jambi mampu menembus 10 besar provinsi terbaik secara nasional dalam berbagai indikator kinerja pemerintahan. Optimisme ini didasari atas keberhasilan Jambi meraih peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta tren positif pada Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

​”Kalau satu bidang bisa menjadi yang terbaik nasional, bidang lainnya juga harus bisa. Kita sudah membuktikan bahwa Jambi mampu bersaing. Mulai tahun ini, kita harus berhenti berpikir rata-rata dan mulai bekerja untuk berada di papan atas nasional,” tegasnya penuh optimisme.

Gubernur juga memberikan mandat khusus kepada para Kepala OPD untuk bersikap profesional dalam mengelola sumber daya manusia (SDM). Ia mendorong para pimpinan untuk berani melakukan evaluasi dan menempatkan personel sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place).

”Jika ada SDM yang tidak sejalan atau tidak cocok dengan tugasnya, segera pindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Ini murni prinsip kerja profesional, bukan persoalan pribadi,” tambahnya.

Selain soal SDM, Al Haris mewanti-wanti pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Ia menuntut kreativitas OPD dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih penting, ia mengingatkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menjunjung tinggi integritas guna menghindari praktik korupsi.

”Kita ingin bekerja dengan tenang dan aman secara hukum. Maka, tunjuklah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab,” pesannya.

Menutup narasinya, Gubernur Al Haris mengingatkan pentingnya regenerasi aparatur. Mengingat banyaknya pejabat yang akan memasuki masa purna tugas, ia meminta agar proses kaderisasi dilakukan sejak dini untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

”Tugas kita hari ini adalah bekerja sekaligus menyiapkan pengganti yang memiliki integritas dan kecintaan luar biasa terhadap daerah ini. Semoga kerja keras kita menjadi berkah bagi kemajuan Jambi yang lebih berdaya saing,” pungkasnya. fs