BerdayaNews.com, Jakarta – Indonesia dinilai memiliki modal ekologis, historis, dan institusional yang sangat kuat untuk tampil sebagai pemimpin arsitektur pasar karbon dunia. Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, yang mendorong pemerintah memanfaatkan momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasar Karbon agar posisi Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata di tingkat global.

Menurut Ateng, Indonesia merupakan negara mega-biodiversitas peringkat ketiga dunia setelah Brasil dan Kongo. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Indonesia juga pernah tercatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi dunia pada periode tertentu.

“Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).

Rekam Jejak Panjang Indonesia di Pasar Karbon

Sejak awal 2000-an, Indonesia menjadi salah satu penerima hibah internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan. Kepercayaan global itu diperkuat dengan kehadiran lembaga riset kehutanan internasional seperti CIFOR dan ICRAF yang berkantor pusat di Bogor—menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola kehutanan dunia.

Baca juga :  Bertemu Presiden Prabowo, Ignasius Jonan Apresiasi Program Kerakyatan dan Diplomasi Luar Negeri

Ateng menegaskan, Indonesia bukan pemain baru. Berbagai skema perdagangan karbon global seperti REDD dan turunannya telah lebih dulu diuji coba di Indonesia, jauh sebelum pasar karbon menjadi arus utama.

“Sebelum pasar karbon mendunia, Indonesia sudah menjadi laboratorium berbagai skema. Pengalaman panjang ini seharusnya jadi modal besar,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Indonesia juga telah meluncurkan pasar karbon domestik melalui IDX Carbon. Meski demikian, pengakuan internasional terhadap mekanisme yang dibangun masih perlu diperkuat, antara lain melalui kerja sama standar global seperti Verra dan Gold Standard.

Apa Itu Arsitektur Pasar Karbon Dunia?

Arsitektur pasar karbon dunia adalah kerangka aturan, lembaga, standar, dan mekanisme perdagangan yang mengatur bagaimana emisi karbon dihitung, diverifikasi, diperdagangkan, dan diakui lintas negara. Arsitektur ini mencakup:

  • Standar penghitungan dan verifikasi emisi,

  • Bursa dan platform perdagangan karbon,

  • Aturan transparansi dan akuntabilitas,

  • Keterkaitan pasar karbon nasional dan internasional.

Negara yang memimpin arsitektur ini tidak hanya menjadi “penjual kredit karbon”, tetapi juga penentu arah aturan main global.

Baca juga :  Pemkot Bekasi Luruskan Isu Pembangunan Rumah Dinas Wakil Wali Kota: Tidak Melanggar Ketentuan Lahan PSU

Manfaat Arsitektur Pasar Karbon Dunia bagi Rakyat

Kepemimpinan Indonesia dalam arsitektur pasar karbon diyakini memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain:

  1. Pendapatan Baru bagi Daerah dan Desa
    Proyek konservasi hutan, mangrove, dan gambut dapat menghasilkan pendapatan karbon yang kembali ke daerah dan masyarakat sekitar.

  2. Lapangan Kerja Hijau
    Sektor rehabilitasi hutan, pengukuran karbon, dan energi bersih membuka pekerjaan baru berbasis lingkungan.

  3. Perlindungan Lingkungan Hidup
    Insentif ekonomi membuat hutan, sungai, dan ekosistem bernilai lebih jika dijaga, bukan dirusak.

  4. Ketahanan Ekonomi Nasional
    Pasar karbon menjadi sumber devisa baru dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam konvensional.

  5. Keadilan Iklim bagi Masyarakat Rentan
    Skema karbon yang adil dapat membantu pembiayaan adaptasi iklim bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat.

Momentum KTT dan Arah ke Depan

Ateng menilai KTT Pasar Karbon harus menjadi ajang strategis, bukan sekadar seremoni. Indonesia perlu menunjukkan inisiatif konkret, konsistensi kebijakan, serta kepemimpinan nyata.

“Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, modal ekologis, dan instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tapi tidak diakui sebagai pemain utama,” ujarnya.

Ke depan, kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah forum iklim internasional berikutnya dinilai akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai rujukan global pengendalian perubahan iklim hingga 2030.

“Dengan modal biodiversitas, pengalaman panjang, dan kesiapan kebijakan, Indonesia seharusnya tampil sebagai pemimpin dunia dalam agenda iklim,” pungkas Ateng.

Dengan kepemimpinan yang tepat, arsitektur pasar karbon dunia bukan hanya soal diplomasi global, tetapi jalan nyata menuju kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan Indonesia. fs

Baca juga :  Jalan, Wajah Kota, dan Fasilitas Publik: 31 Jalan Terkeren Dunia 2025 Tunjukkan Masa Depan Kota (4)