BerdayaNews.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengawali agenda kerja tahun ini dengan membahas strategi pemulihan pascabencana yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan wilayah. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan awal tahun bersama jajaran terkait di Widya Chandra, Jakarta.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada penanganan wilayah terdampak bencana alam di berbagai daerah, sekaligus penugasan awal tahun kepada kementerian dan lembaga agar langkah pemulihan tidak hanya bersifat darurat, tetapi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pemulihan Pascabencana Tak Sekadar Bangun Ulang
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia menekankan pentingnya memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagai fondasi utama keselamatan masyarakat di masa depan.
“Setiap upaya pemulihan harus memperkuat alam sebagai pelindung pertama. Jika lingkungan rusak, maka bencana akan terus berulang,” tegas Presiden dalam arahannya.
Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi hutan, daerah aliran sungai (DAS), kawasan pesisir, serta lereng rawan longsor sebagai prioritas dalam agenda pemulihan nasional.
Lingkungan sebagai Kunci Ketahanan Bencana
Presiden menyoroti bahwa intensitas hujan tinggi, perubahan iklim, serta kerusakan ekosistem telah meningkatkan frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, longsor, dan abrasi. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana.
Beberapa langkah strategis yang menjadi perhatian antara lain:
-
rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di wilayah hulu;
-
pemulihan fungsi sungai dan daerah resapan air;
-
penguatan vegetasi alami di lereng dan pegunungan;
-
penataan ruang yang mengedepankan daya dukung lingkungan.
Presiden meminta agar setiap kementerian dan pemerintah daerah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam seluruh program pemulihan pascabencana.
Penugasan Awal Tahun: Kolaborasi dan Respons Cepat
Dalam agenda penugasan awal tahun, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan percepatan kerja di lapangan. Ia meminta agar kebijakan yang diambil tidak terfragmentasi, melainkan terintegrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Kita harus bergerak cepat, tetapi juga tepat. Pemulihan harus melibatkan masyarakat lokal, menghormati kearifan lokal, dan memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga lingkungannya,” ujar Presiden.
Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar pemulihan pascabencana tidak menimbulkan masalah lingkungan baru, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali atau pembangunan di kawasan rawan bencana.
Pelestarian Lingkungan untuk Generasi Mendatang
Presiden juga menegaskan bahwa pelestarian lingkungan dalam konteks pemulihan bencana adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang. Menurutnya, membangun kembali tanpa memperbaiki hubungan manusia dengan alam hanya akan memindahkan risiko kepada anak cucu di masa depan.
Arahan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, terutama di wilayah rawan bencana di Indonesia.
Momentum Perubahan Paradigma
Pertemuan di Widya Chandra tersebut dinilai sebagai momentum perubahan paradigma penanganan bencana nasional—dari pendekatan reaktif menuju pencegahan berbasis ekologi. Dengan menempatkan lingkungan sebagai pusat pemulihan, pemerintah diharapkan mampu menekan risiko bencana berulang sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak.
Agenda awal tahun ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali yang rusak, tetapi juga memulihkan alam agar kembali melindungi manusia. Bagi masyarakat, kebijakan ini diharapkan menghadirkan rasa aman, keberlanjutan, dan harapan baru di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata. fs