Esai-esai Sejarah, Politik, Hak Asasi Manusia
Penulis : Dr. Socratez Yoman

BerdayaNews.com – Buku Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua menghadirkan telaah kritis dan komprehensif mengenai persoalan Papua yang telah berlangsung puluhan tahun, kini ditempatkan dalam konteks kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Buku ini tidak sekadar menagih janji politik, tetapi juga membedah akar konflik, kekerasan struktural, rasisme, hingga warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dinilai belum menyentuh substansi persoalan di Papua Barat.

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas respons luas dan antusias para pembaca terhadap buku Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua yang pertama kali terbit pada 2024. Apresiasi, kritik, dan kesaksian pembaca—baik dari Papua maupun luar Papua—dipandang penulis sebagai puncak dari perjalanan pengabdiannya dalam menyuarakan keadilan dan hak-hak politik bangsa Papua yang selama ini tersingkir dari panggung sejarah internasional. Penulis menegaskan bahwa buku ini lahir dari pengalaman panjang hidup dan bergumul langsung dengan dinamika perjuangan Papua, serta dimaksudkan untuk membuka kesadaran publik Indonesia terhadap realitas Papua yang kerap tertutup oleh narasi media arus utama.

Baca juga :  Opini Hukum & Pembangunan Desa: Ketua Umum LSM Rakyat Indonesia Berdaya, Hitler Situmorang, S.H.: “Dana Desa Harus Dikelola Sesuai Aturan dan Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat”

Bagian I: Prabowo dan Prospek Papua

Bagian awal buku mencatat janji-janji Prabowo kepada rakyat Papua sekaligus menguji arah kepemimpinannya ke depan. Penulis menekankan bahwa stabilitas keamanan dan pembangunan infrastruktur tidak cukup bila akar konflik—sejarah, politik, dan HAM—terus diabaikan. Prabowo dihadapkan pada ujian besar: memilih pendekatan lama yang menitikberatkan keamanan, atau membuka ruang dialog politik yang bermartabat.

Bagian II: Sejarah dan Akar Konflik

Buku ini menelusuri sejarah pemerintahan Papua Barat, menyoroti Pepera 1969 sebagai sumber sengketa legitimasi politik. Sejumlah bab mengulas dugaan pelanggaran prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pepera, termasuk intimidasi dan dominasi militer, serta upaya membawa isu tersebut ke Sidang Umum PBB. Narasi anak-cucu pelaku dan korban Pepera memperkaya sudut pandang “kebenaran” yang selama ini terpinggirkan.

Bagian III: Kekerasan dan Militerisme

Papua digambarkan sebagai wilayah dengan kontrol militer yang kuat, berdampak pada siklus kekerasan berkepanjangan. Buku ini memotret wajah negara yang dinilai represif, bahkan menyasar institusi keagamaan. Gereja, menurut penulis, bukan hanya saksi tetapi juga korban, sekaligus aktor moral yang konsisten menyerukan dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP.

Baca juga :  PPPK Paruh Waktu Kota Bekasi Bersyukur di Tengah Ketidakpastian Nasib Honorer di Sejumlah Daerah

Bagian IV: Kolonialisme Modern, Rasisme, dan Otonomi Khusus

Penulis menilai Otonomi Khusus lahir bukan semata demi kesejahteraan, melainkan sebagai respons terhadap tuntutan kemerdekaan. Namun implementasinya dianggap gagal menghentikan rasisme dan marjinalisasi Orang Asli Papua. Bab ini juga mengingatkan pendekatan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang lebih humanis dan dialogis sebagai pelajaran berharga yang belum sepenuhnya diadopsi negara.

Bagian V: Warisan Jokowi

Buku ini mengkritik pemerintahan sebelumnya dengan menyebut “sembilan dosa politik” terhadap Papua Barat. Pembangunan masif dinilai berjalan beriringan dengan eskalasi konflik dan minimnya penyelesaian pelanggaran HAM. Kunjungan presiden dan wakil presiden ke Papua dipandang simbolik, tanpa terobosan nyata menyentuh akar masalah.

Bagian VI: Mendesak Langkah Nyata Presiden Prabowo

Bagian penutup berisi desakan konkret kepada Presiden Prabowo: membentuk Utusan Khusus Papua yang independen dan kredibel, membuka dialog politik inklusif, serta menempatkan penyelesaian konflik Papua sebagai agenda prioritas nasional—setara dengan isu global lain yang kerap disorot Prabowo. Penulis menegaskan, pembangunan tanpa keadilan hanya akan memperpanjang luka.

Baca juga :  Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru: Simbol Modernisasi dan Integrasi Transportasi Jakarta

Kesimpulan

Buku ini merupakan seruan moral dan politik kepada Presiden Prabowo agar berani keluar dari pola lama. Papua, tegas penulis, tidak hanya membutuhkan jalan dan gedung, tetapi pengakuan sejarah, keadilan, dan dialog sejati. Di tangan Prabowo, harapan itu dipertaruhkan—apakah akan menjadi babak baru penyelesaian konflik, atau sekadar pengulangan masa lalu. fs