BerdayaNews.com, Yogyakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) resmi memperkenalkan teknologi baru dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Inovasi tersebut adalah fitur e-Audit katalog versi 6, sebuah sistem digital yang dirancang menjadi “penjaga otomatis” guna memonitor transaksi PBJ yang nilainya telah mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Peluncuran berlangsung dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Graha Pandawa Balai Kota, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12). Acara ini merupakan hasil kolaborasi tiga lembaga strategis: KPK, BPKP, dan LKPP, yang disebut sebagai tonggak penting digitalisasi pengawasan PBJ nasional.
Langkah Baru Perkuat Arsitektur Pengawasan PBJ Nasional
Wakil Ketua KPK sekaligus Koordinator Tim Nasional PK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa hadirnya e-Audit katalog versi 6 akan menjadi pondasi baru arsitektur pengawasan digital untuk menutup celah-celah korupsi, termasuk pola gratifikasi tersembunyi dalam rantai pengadaan.
“Fitur ini sebagai early warning system pencegahan korupsi. Dengan semakin tajamnya algoritma, sistem mampu mengenali risiko dan anomali lebih tepat dan akurat,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi celah korupsi di sektor PBJ yang secara historis menjadi titik rawan penyimpangan, mulai dari mark-up harga, kolusi vendor, hingga belanja fiktif.
Dirancang untuk Memperkuat APIP: Cepat, Akurat, Tanpa Audit Manual
Fitur e-Audit katalog versi 6 dirancang untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang selama ini terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan metode audit manual.
Dengan integrasi data PBJ di seluruh Indonesia dan algoritma analisis risiko otomatis, APIP nantinya dapat memeriksa paket pengadaan secara real time—mempercepat deteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pembayaran.
Kepala BPKP sekaligus Pembina APIP, Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan pentingnya transformasi ini:
“Kolaborasi ini hadir guna mengimbangi pertumbuhan masif PBJ digital, mengingat sektor ini menjadi titik masalah besar yang kuncinya ada pada komitmen penyelesaiannya.”
Dalam sinergi nasional ini, Stranas PK berperan sebagai koordinator pencegahan, BPKP merancang mekanisme audit dan metodologi evaluasi, sementara LKPP menjadi arsitek teknologi serta integrator sistem katalog elektronik.
Lonjakan Transaksi e-Purchasing Jadi Alasan Digitalisasi Pengawasan
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menjelaskan bahwa perkembangan PBJ digital meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Sistem katalog versi 5 sebelumnya mampu mendorong transaksi e-purchasing dari:
-
Rp83,6 triliun pada 2022
-
meningkat menjadi
-
Rp261,2 triliun pada 2024
Lonjakan tersebut membawa konsekuensi: risiko yang membesar dan kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks.
“Peluncuran versi 6 menjadi tools baru bagi APIP untuk mencegah penyimpangan sejak awal dan mendorong pengadaan lebih transparan, responsif, dan berintegritas,” kata Sarah.
Sistem ini dikembangkan LKPP bersama PT Telkom Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur digital nasional.
Yogyakarta Sambut Baik: Pengadaan Jadi Motor Pembangunan Daerah
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, selaku tuan rumah HAKORDIA 2025, menyatakan bahwa digitalisasi pengawasan akan menjadi kunci memperkuat tata kelola pemerintah daerah.
“Pengadaan merupakan motor penggerak pembangunan. Pengawasan yang efektif bergantung pada sistem yang kita bangun,” ujarnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cepat mengadopsi sistem ini agar potensi penyimpangan pada belanja daerah—yang porsinya sangat besar dalam APBD—dapat ditekan secara signifikan.
Rangkaian HAKORDIA: Diskusi Panel & Coaching Clinic APIP
Peluncuran fitur e-Audit ini dilanjutkan dengan:
-
Diskusi panel antara Stranas PK, BPKP, dan LKPP
-
Kehadiran Inspektur Jenderal Kemendagri
-
Coaching clinic teknis penggunaan e-Audit katalog untuk ratusan APIP yang hadir dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota
Materi yang disampaikan meliputi cara membaca dashboard risiko, mekanisme deteksi anomali otomatis, hingga SOP penanganan temuan berbasis sistem digital.
KPK Tegaskan Komitmen Nasional: Digitalisasi Pengawasan Masuk Semua Daerah
KPK sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi menegaskan bahwa e-Audit katalog versi 6 akan diimplementasikan secara bertahap ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia, memastikan bahwa setiap rupiah belanja pengadaan publik dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.
Langkah ini menjadi bagian dari target besar Stranas PK untuk:
-
menurunkan tingkat penyimpangan PBJ,
-
meningkatkan efisiensi belanja negara,
-
serta memperkuat budaya antikorupsi melalui sistem yang terintegrasi dan tidak mudah dimanipulasi.
Dengan sistem baru ini, KPK berharap Indonesia dapat memasuki era baru pengawasan pengadaan yang lebih modern, berbasis data, dan minim intervensi manusia.fs