BerdayaNews.com, Jakarta — Indonesia kembali diguncang oleh meningkatnya kasus korupsi dana desa. Laporan resmi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) menyebut 459 kepala desa terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2025, angka tertinggi sejak program Dana Desa diluncurkan pada 2015. Jumlah tersebut mempertegas bahwa persoalan penyimpangan di tingkat desa bukan fenomena insidental, melainkan krisis nasional yang berakar pada kultur politik, lemahnya tata kelola, dan keruntuhan akhlak kepemimpinan lokal.

Dana Desa, yang digulirkan dengan tujuan mulia — mendongkrak pembangunan desa, mempercepat pemerataan ekonomi, dan menurunkan kemiskinan — justru menjadi sumber masalah serius ketika jatuh ke tangan aparatur yang menyalahgunakan kewenangan.

Pilkades Mahal dan Kultur Balas Budi: Akar Politik dari Korupsi Desa

Salah satu temuan terpenting dari berbagai riset adalah mahalnya biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Di berbagai kabupaten, biaya kampanye seorang calon kepala desa dilaporkan mencapai Rp150 hingga Rp300 juta, bahkan lebih. Dengan biaya sebesar itu, sebagian calon kepala desa memandang jabatan bukan lagi amanah moral, tetapi investasi dengan target pengembalian cepat.

Pola yang Dilakukan Kepala Desa setelah resmi bertugas

Begitu terpilih, tekanan politik untuk:

  1. Mengembalikan modal kampanye,
  2. Membayar dukungan kelompok tertentu,
  3. Menjaga stabilitas kekuatan politik lokal,

Menyebabkan kepala desa melakukan penyimpangan pada pos-pos anggaran strategis.

Seorang pengamat politik desa menyatakan:

“Kepala desa yang lahir dari kultur politik mahal akan melihat dana desa sebagai kas pribadi yang harus dikembalikan, bukan amanah publik.”

Akhlak Kepemimpinan yang Runtuh: Jabatan Jadi Alat, Bukan Amanah

Baca juga :  Presiden Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Indonesia Terletak di Tangan Pemuda

Di luar persoalan biaya politik, penindakan hukum memperlihatkan bahwa banyak kepala desa tidak memiliki fondasi akhlak dan integritas yang kuat.

Penegak hukum menemukan pola penyimpangan yang hampir sama di seluruh Indonesia:

  1. Laporan fiktif,
  2. Mark-up anggaran,
  3. Proyek tidak dikerjakan,
  4. BLT dipotong,
  5. Dana desa dipindahkan ke rekening pribadi,
  6. Kolusi dengan kontraktor,
  7. hingga mempekerjakan kerabat sendiri dalam proyek desa.

Tindakan-tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif — melainkan menunjukkan kerapuhan moral di tingkat pemerintahan yang seharusnya paling dekat dengan masyarakat.

Seorang penyidik kejaksaan bahkan menyebut:

“Banyak kepala desa lupa bahwa mereka dipilih bukan untuk menjadi raja kecil, tetapi pelayan masyarakat. Di desa, kekuasaan tanpa akhlak berubah menjadi bencana sosial.”

Anggaran Desa yang Paling Banyak Dikuras: Infrastruktur, Pemberdayaan, BLT, BUMDes

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan Inspektorat, dan rilis Kejaksaan memperlihatkan 10 pos anggaran yang paling sering dan paling besar dikorupsi. Tiga yang paling signifikan adalah: Dana Pembangunan Infrastruktur

Merupakan sasaran utama korupsi, mulai dari:

  1. Jalan desa,
  2. Talud,
  3. Irigasi,
  4. Jembatan kecil.

Umumnya modus yang dilakukan kepala desa korup adalah:

  1. Mark-up, volume dikurangi, bahan diturunkan kualitasnya, hingga proyek fiktif.
  2. Anggaran Pemberdayaan Masyarakat
  3. Karena bersifat non-fisik, dana ini paling mudah “dicairkan” tanpa bukti kuat.
  4. Modus pelatihan fiktif, kegiatan yang tidak pernah dilakukan, kwitansi palsu.
  5. BLT Dana Desa (Bantuan Langsung Tunai)
  6. Modus yang paling menyayat hati karena menyasar masyarakat miskin: pemotongan dana, penerima fiktif, pembagian tidak sesuai keputusan musyawarah.
Baca juga :  Bau Menyengat di Bantar Gebang, DLH Kota Bekasi Selidiki Dugaan Pembuangan Limbah Cair

Selain itu, anggaran ketahanan pangan, BUMDes, dana darurat bencana, hingga dana operasional kepala desa juga sering jadi target korupsi.

Pola Korupsi yang Berulang: Sama dari Sabang sampai Merauke

Penegak hukum mencatat sedikitnya 10 pola utama korupsi dana desa, di antaranya:

  1. Mark-up anggaran proyek
  2. Proyek fiktif atau tidak selesai
  3. Penggelapan kas desa untuk keperluan pribadi
  4. Manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ)
  5. Potongan BLT untuk warga miskin
  6. Kolusi dengan kontraktor rekanan desa
  7. Pemalsuan data kependudukan
  8. Pungutan liar untuk administrasi desa
  9. Rekayasa kegiatan pemberdayaan masyarakat
  10. Pengadaan aset dengan harga dinaikkan

Yang paling mengkhawatirkan dari penelusuran BerdayaNews.com adalah kemiripan pola di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa korupsi dana desa sudah menjadi fenomena sistemik, bukan kasus terpisah.

Contoh Kasus Besar: Kerugian Negara Capai Rp.162 Miliar Lebih

Salah satu rangkaian kasus terbesar yang terungkap melibatkan penyimpangan anggaran infrastruktur dan BUMDes di sejumlah provinsi. Total kerugian negara dari rangkaian kasus tersebut mencapai lebih dari Rp162 miliar, termasuk proyek fiktif, laporan manipulatif, hingga praktik pemotongan dana bantuan.

Skema ini memperlihatkan keterlibatan: kepala desa, bendahara, perangkat desa, pihak ketiga (kontraktor), serta oknum non-struktural yang mempengaruhi kebijakan desa.

Ini menunjukkan bahwa korupsi di desa bukan lagi tindakan individu, tetapi jaringan kepentingan yang bekerja dalam diam.

Dampak Nasional: Desa Gagal Maju, Kepercayaan Publik Turun

Korupsi dana desa memberikan dampak langsung dan luas:

  1. Pembangunan desa terhambat
  2. Ratusan proyek mangkrak karena anggaran dikuras.
  3. Kemiskinan desa sulit turun
  4. Program pemberdayaan gagal mencapai sasaran.
  5. Kepercayaan rakyat melemah
  6. Warga melihat kepala desa sebagai “penguasa”, bukan pelayan masyarakat.
  7. Negara dirugikan secara fiskal
  8. Kerugian yang tercatat hanya sebagian kecil — kerugian sosial jauh lebih besar.
Baca juga :  Di Tengah Luka Banjir Sumatra, Caritas Indonesia Hadir Menjadi Pelukan dan Harapan bagi Para Penyintas

Penegakan Hukum Belum Cukup: Pembenahan Kultur dan Akhlak adalah Kunci

Meski penindakan hukum meningkat — termasuk OTT yang melibatkan banyak kepala desa sekaligus — para pengamat governance menilai bahwa akar masalah tidak akan selesai tanpa reformasi kultur dan akhlak.

Perubahan mendasar yang dibutuhkan:

  1. Reformasi Pilkades agar tidak berbiaya tinggi
  2. Pendidikan akhlak dan etika publik bagi perangkat desa
  3. Penguatan partisipasi masyarakat desa
  4. Transparansi anggaran berbasis digital
  5. Audit rutin dan independen
  6. Profesionalisasi perangkat desa
  7. Sanksi sosial bagi pelaku korupsi, bukan hanya sanksi hukum
  8. Korupsi dana desa pada akhirnya adalah masalah moral, bukan hanya celah regulasi.

Kesimpulan Redaksi: Menyelamatkan Desa, Menyelamatkan Indonesia

Krisis korupsi dana desa adalah cermin bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berhasil tanpa integritas pemimpin di akar rumput. Desa adalah pondasi bangsa — di sanalah nilai kejujuran, gotong royong, dan moral publik seharusnya tumbuh. Namun ketika desa dikuasai oleh pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, maka kerusakan yang terjadi bukan hanya finansial, tetapi kerusakan karakter masyarakat. Membangun desa bukan sekadar membangun jalan dan gedung. Membangun desa berarti membangun manusia dan akhlaknya.

Selama jabatan kepala desa masih dipandang sebagai “jalan cepat menuju kekayaan”, korupsi akan tetap menjadi ancaman. Tetapi jika integritas ditegakkan dan kultur pendukungnya dibangun, desa akan kembali menjadi tempat lahirnya kekuatan bangsa.fs

25