BerdayaNews.com, Bekasi – Dalam beberapa hari terakhir, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjadi pusat perhatian publik terkait sejumlah agenda penting pemerintahan, mulai dari penanganan banjir di wilayah utara, evaluasi kinerja BUMD, hingga respons terhadap isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.
Tinjau Lokasi Banjir Sukatani dan Instruksi Penanganan Cepat
Bupati Ade Kunang bersama jajaran Pemkab Bekasi turun langsung meninjau banjir yang melanda Kecamatan Sukatani. Banjir tersebut dipicu oleh jebolnya tiga titik tanggul di sepanjang aliran Kali Cikarang, sehingga menggenangi permukiman warga.
Dalam kunjungannya, Ade menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mempercepat perbaikan tanggul dan normalisasi sungai.
Ia juga meminta pendataan rumah warga yang rusak untuk diprioritaskan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Selain itu, ia menginstruksikan BPBD serta Dinas Sosial untuk menyiapkan posko pengungsian, dapur umum, dan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir.
Evaluasi Direksi BUMD yang Bermasalah
Di bidang pemerintahan, Bupati Ade Kunang menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia secara terbuka menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap direksi BUMD yang tengah menghadapi persoalan, baik terkait konflik internal maupun proses hukum.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Jika ada masalah serius di manajemen, tentu harus dievaluasi dan diambil langkah tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Perhatian khusus diberikan pada PDAM Tirta Bhagasasi agar tetap bisa memberikan pelayanan air bersih yang optimal.
Bantah Isu Jual Beli Jabatan
Ade Kunang juga menanggapi isu dugaan praktik jual beli jabatan yang sempat mencuat dan menjadi perbincangan publik. Ia membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh proses rotasi, mutasi, dan pengangkatan pejabat di Pemkab Bekasi telah mengikuti prosedur dan berada dalam pengawasan ketat.
“Semua sesuai aturan. Tidak ada jual beli jabatan. Proses kita awasi bersama, termasuk oleh KPK,” tegasnya.
Isu ini mencuat setelah pernyataan dari pemerintah pusat yang menyoroti praktik tidak sehat dalam pengisian jabatan di sejumlah daerah.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Stabilitas Pemerintahan
Dalam sepekan terakhir, langkah Bupati Ade Kunang menunjukkan fokus pada dua agenda besar: penanganan bencana dan pembenahan struktur birokrasi. Pemkab Bekasi juga terus memastikan stabilitas pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai sorotan publik.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta menjaga transparansi agar kepercayaan publik tetap terjaga.fs