BerdayaNews.com, Bekasi — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Sejak diberlakukan sebagai kewajiban bagi seluruh pejabat publik, LHKPN berfungsi sebagai alat transparansi untuk memastikan bahwa kekayaan pejabat sesuai dengan pendapatan resmi dan tidak berasal dari praktik penyelewengan.

Namun efektivitas LHKPN sering menjadi perbincangan publik. Sejauh mana laporan kekayaan ini mampu mengungkap penyelewengan? Dan indikator apa yang dapat digunakan untuk menilai apakah seorang pejabat jujur dalam melaporkan hartanya?

LHKPN: Fondasi Transparansi, Namun Belum Sempurna

Secara prinsip, LHKPN telah membantu:

  • Memetakan profil kekayaan pejabat dari waktu ke waktu.

  • Membuka peluang audit dan klarifikasi jika terdapat kenaikan kekayaan yang tidak wajar.

  • Menjadi alat pembanding antara profil jabatan, penghasilan, dan gaya hidup pejabat.

  • Mendorong integritas melalui mekanisme kontrol publik.

Di sejumlah kasus besar, seperti tindak pidana korupsi, gratifikasi, hingga pencucian uang, analisis kekayaan pejabat melalui LHKPN sering menjadi titik awal pembuktian. Data saldo rekening, kepemilikan aset, hingga pola penambahan kekayaan dapat memberikan gambaran awal mengenai potensi penyimpangan.

Namun demikian, LHKPN tidak otomatis mampu mengungkap seluruh bentuk penyelewengan. Hal ini karena celah-celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk memanipulasi atau menyembunyikan kekayaan.

Baca juga :  KONFLIK SMAN 14 KOTA BEKASI DITEMUKAN LANGGAR ADMINISTRASI DAN PUNGUTAN ILEGAL, DISDIK JABAR COPOT KEPSEK & PERINTAHKAN AUDIT LANJUTAN

Keterbatasan LHKPN dalam Mendeteksi Penyelewengan

Beberapa faktor yang membuat LHKPN belum maksimal dalam mendeteksi korupsi atau penyimpangan keuangan negara antara lain:

1. Ketergantungan pada Kejujuran Pejabat

Sistem LHKPN masih berbasis self-reporting, sehingga:

  • Pejabat dapat memilih tidak melaporkan sebagian aset.

  • Aset bisa dialihkan atas nama pihak lain.

  • Nilai aset bisa disesuaikan agar terlihat wajar.

2. Kapasitas Verifikasi yang Masih Terbatas

KPK tidak selalu memverifikasi seluruh laporan karena jumlah pejabat yang wajib lapor mencapai ratusan ribu.

3. Tidak Semua Aset Mudah Dilacak

Aset-aset seperti:

  • kripto,

  • logam mulia,

  • barang seni,

  • investasi informal,

  • dan aset luar negeri,
    sering kali tidak tercatat dalam sistem formal.

4. Minimnya Integrasi Data Nasional

LHKPN baru optimal bila terhubung dengan:

  • data perpajakan,

  • data perbankan,

  • data pertanahan,

  • data perusahaan,

  • dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Integrasi ini masih dalam tahap pengembangan.

Indikator Pejabat Tidak Jujur Saat Mengisi LHKPN

Untuk mengidentifikasi potensi ketidakjujuran pejabat, terdapat sejumlah tanda-tanda yang dapat diamati:

1. Gaya Hidup Tidak Sesuai dengan Laporan Kekayaan

Jika gaya hidup mewah tidak selaras dengan pendapatan dan LHKPN, terdapat potensi ketidaksesuaian.

Baca juga :  Korupsi di Sekolah Makin Meresahkan: Dana BOS Jadi Sasaran Utama, Kepala Sekolah dalam Sorotan Nasional

2. Aset Dialihkan ke Nama Orang Lain

Menggunakan pasangan, anak, keluarga jauh, sopir atau asisten, atau nominee, untuk menyembunyikan aset.

3. Penurunan Kekayaan yang Tidak Logis

Pejabat tiba-tiba mengurangi jumlah aset dalam laporan tanpa bukti transaksi yang jelas.

4. Aset-Aset yang Tidak Dilaporkan

Seperti: tanah tidak bersertifikat, investasi kripto, barang koleksi bernilai tinggi, usaha keluarga yang tidak tercatat.

5. Penghasilan Tambahan yang Tidak Dilaporkan

Usaha sampingan, fee proyek, hingga dukungan finansial dari pihak luar tidak dicantumkan dalam laporan.

6. Cicilan dan Pengeluaran Tidak Wajar

Jika cicilan rumah, mobil, dan pengeluaran bulanan melampaui pendapatan resmi, hal ini menjadi indikasi penyimpangan.

7. Laporan Kekayaan Terlalu “Minim”

Pejabat strategis tetapi melaporkan hampir tidak punya aset — indikasi klasik penyembunyian harta.

8. Kenaikan Kekayaan Tidak Wajar

Aset naik drastis namun tidak sejalan dengan riwayat pendapatan atau jabatan.

9. Jawaban Tidak Konsisten Saat Klarifikasi

Tidak dapat menjelaskan asal-usul kekayaan dengan logis atau bukti yang kuat.

Baca juga :  Kawal Pemulihan Aset Rp1,4 Triliun, KPK Dampingi Pemprov DKI Jakarta Tinjau Lahan Eks RS Sumber Waras

10. Sering Menunda dan Mengoreksi Laporan

Keterlambatan, revisi berulang, atau penolakan verifikasi merupakan tanda ketidaktransparanan.

Melengkapi LHKPN: Pentingnya Sistem Deteksi Kejujuran Pejabat

Untuk mengoptimalkan peran LHKPN, diperlukan mekanisme tambahan berupa:

1. Pemeriksaan Gaya Hidup (Lifestyle Audit)

Audit pengeluaran dan pembelanjaan pribadi, bukan hanya aset yang dilaporkan.

2. Integrasi Data Lintas Lembaga

LHKPN harus selaras dengan: data pajak, data perbankan, laporan transaksi mencurigakan PPATK, dan registrasi aset nasional.

3. Analisis Forensik Kekayaan (Wealth Analysis)

Menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi pola kekayaan yang tidak wajar.

4. Whistleblowing dan Pengawasan Publik

Pelibatan masyarakat dan media menjadi alat kontrol yang sangat efektif.

Jadi LHKPN merupakan pilar penting dalam menjaga integritas pejabat publik dan mencegah korupsi. Meski belum sempurna, sistem ini telah memberikan fondasi transparansi yang kuat. Namun untuk benar-benar efektif dalam mengungkap penyelewengan keuangan negara, LHKPN perlu ditopang oleh pemantauan gaya hidup, integrasi data nasional, serta mekanisme deteksi kejujuran pejabat secara menyeluruh.

Dengan kombinasi transparansi, teknologi, dan pengawasan publik, Indonesia dapat memperkuat upaya menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.fs

27