BerdayaNews.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas langkah kolaboratif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pada Senin (3/11), KPK menerima kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Australia dan tim Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 3 di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat agenda reformasi hukum nasional, peningkatan integritas sektor publik, serta akselerasi pemberantasan korupsi melalui dukungan teknologi dan inovasi tata kelola.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, kerja sama dengan AIPJ 3 bukan sekadar program teknis, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan.
“Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan ekosistem yang ditopang regulasi tegas, pemanfaatan teknologi, serta budaya integritas yang tumbuh di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Setyo.
Ia menambahkan, meningkatnya tuntutan transparansi publik menuntut lembaga penegak hukum untuk terus memperkuat efektivitas sistem pengawasan dan memastikan kepastian hukum yang inklusif serta berkeadilan.
“Sinergi ini merupakan langkah konkret untuk menghadirkan sistem hukum yang responsif, kredibel, dan mampu menjawab ekspektasi publik di era digital,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPK dan AIPJ 3 mendiskusikan berbagai agenda strategis, termasuk penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis data, optimalisasi teknologi informasi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menambahkan, akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus utama dalam Rencana Strategis (Renstra) KPK 2025–2029, yang sejalan dengan visi AIPJ 3 untuk memperkuat tata kelola hukum lembaga publik.
“Fokus kami adalah memastikan tata kelola hukum yang bersih melalui penguatan sistem digital dan pelibatan masyarakat,” ungkap Ibnu.
Kedua pihak juga menyoroti tantangan baru dalam penegakan hukum digital dan tata kelola kecerdasan buatan, termasuk kebutuhan pengaturan dan mekanisme pemulihan aset digital seperti kripto.
Sementara itu, Team Leader AIPJ 3 Craig Ewers menyampaikan dukungan penuh terhadap strategi KPK dalam memperkuat integritas dan reformasi hukum nasional.
“Sasaran strategis KPK sejalan dengan rencana kerja AIPJ 3. Kami berkomitmen mendukung prioritas Pemerintah Indonesia dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Emma Blanch, First Secretary dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, yang menegaskan pentingnya kemitraan ini sebagai bagian dari hubungan strategis kedua negara.
“Indonesia merupakan mitra utama Australia dalam mendorong reformasi hukum, inovasi kelembagaan, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Kami ingin memperluas kerja sama ini untuk mendukung tata kelola yang lebih modern dan transparan,” tutur Emma.
Kemitraan KPK dan AIPJ 3 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui penerapan standar internasional di bidang integritas publik dan penegakan hukum.
Melalui kolaborasi berkelanjutan ini, kedua institusi berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang bersih, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dalam waktu dekat, KPK dan AIPJ 3 akan membentuk tim teknis bersama guna menindaklanjuti agenda strategis tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, Inspektur KPK Subroto, Kepala Biro Keuangan Isnaini, Kepala Pusat Perencanaan Muhammad Suryanto, serta jajaran tim AIPJ 3, antara lain Laode M. Syarif, Teguh Nugroho, dan Ade Ganie.fs