BerdayaNews.com, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menerima sejumlah jenderal purnawirawan Polri di kediamannya, Rabu (30/10/2025). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan membahas isu strategis terkait reformasi kelembagaan, profesionalisme, serta masa depan institusi Polri di tengah tantangan demokrasi dan tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar dua jam itu, Mahfud menegaskan pentingnya pembaruan struktur dan kultur kepolisian agar lebih sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan aparat keamanan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan.
“Reformasi Polri harus terus berjalan. Kita perlu kepolisian yang kuat tapi juga akuntabel. Kekuasaan tanpa kontrol akan berbahaya,” ujar Mahfud usai pertemuan.
Para jenderal purnawirawan yang hadir antara lain disebut-sebut merupakan mantan pejabat tinggi reserse dan intelijen Polri, yang selama ini aktif mendorong agenda pembenahan internal, khususnya dalam transparansi penggunaan anggaran, profesionalitas penegakan hukum, serta peningkatan kepercayaan publik.
Isu Reformasi dan Akuntabilitas: Pekerjaan Rumah Polri
Pertemuan Mahfud dengan para purnawirawan tersebut diyakini menjadi respons atas meningkatnya sorotan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan dugaan mafia hukum di tubuh kepolisian.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik kerap menyoroti kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat, mulai dari rekayasa kasus, pemerasan, hingga korupsi dalam proses penyidikan.
Menurut Mahfud, pembenahan Polri bukan hanya soal menindak oknum, tetapi juga menata sistem dan mentalitas.
“Polri adalah institusi besar, dengan kekuasaan yang sangat luas. Karena itu, sistem kontrol internal dan eksternal harus diperkuat, baik melalui mekanisme etik maupun pengawasan publik,” tegasnya.
Analisis Politis: Momentum Konsolidasi Demokrasi
Dari kacamata politik nasional, pertemuan ini juga dibaca sebagai momentum konsolidasi gagasan reformasi sektor keamanan menjelang pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai mantan Menko Polhukam dan tokoh yang dikenal tegas terhadap isu hukum, Mahfud MD dinilai masih memiliki pengaruh moral dan intelektual yang kuat di kalangan reformis sipil maupun militer.
Beberapa analis menilai langkah ini bisa menjadi sinyal bahwa ada dorongan baru untuk memperkuat supremasi sipil atas aparat penegak hukum dan memastikan Polri tidak terjebak dalam politik kekuasaan praktis.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Haryanto Widodo, pertemuan tersebut mencerminkan upaya membangun jembatan komunikasi antara generasi reformis dan aparat keamanan lama, demi menciptakan stabilitas demokrasi yang lebih sehat.
“Mahfud mencoba menegaskan bahwa reformasi kepolisian bukan ancaman bagi kekuasaan, tetapi justru fondasi bagi legitimasi pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat,” ujarnya.
Masa Depan Polri di Era Prabowo
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah reformasi Polri menjadi isu strategis. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum dan penumpasan mafia hukum serta korupsi struktural.
Pertemuan Mahfud dan para purnawirawan dinilai bisa menjadi masukan substantif bagi pemerintah baru dalam merumuskan peta jalan reformasi Polri, terutama di bidang profesionalisme, teknologi digital kepolisian, serta hubungan sipil-militer.
Sumber internal menyebutkan, hasil diskusi tersebut akan dirumuskan menjadi naskah rekomendasi kebijakan publik yang akan disampaikan kepada pihak Istana dan DPR, agar reformasi Polri tak berhenti sebagai wacana politik, melainkan menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung pada penegakan hukum dan keadilan sosial.
Pertemuan Mahfud MD dengan para jenderal purnawirawan Polri bukan sekadar reuni tokoh nasional, melainkan sinyal kuat bahwa agenda reformasi hukum dan kepolisian masih menjadi isu sentral demokrasi Indonesia.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik atas keadilan dan transparansi, konsolidasi antara tokoh sipil dan aparat purnawirawan ini menandakan kebangkitan wacana moral dan politik baru untuk menata ulang arah kekuasaan penegakan hukum di negeri ini.fs