BerdayaNews.com, BANDUNG — Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi memasuki tahapan penting. Tiga kandidat terbaik yang telah lolos seleksi administrasi kini menjalani asesmen kompetensi yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat pada 27–28 Oktober 2025 di Grha Merit, Kota Bandung.
Tahapan ini menjadi bagian dari penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan tinggi daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019.
Tujuannya jelas: memastikan seleksi berlangsung transparan, profesional, dan berbasis kompetensi, demi menghasilkan pemimpin birokrasi yang kredibel dan berintegritas.
Seleksi Berbasis Merit untuk Mencetak Pemimpin Birokrasi yang Unggul
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menyampaikan bahwa asesmen ini merupakan tahapan paling penting dalam proses seleksi terbuka karena tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga menggali karakter dan kepemimpinan setiap calon.
“Asesmen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk mengukur kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan integritas calon pejabat tinggi daerah. Kami ingin mendapatkan sosok Sekretaris Daerah yang benar-benar profesional, visioner, dan mampu menjadi motor penggerak birokrasi pemerintahan,” ujar Ida Farida.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti serangkaian uji kompetensi komprehensif. Hari pertama diisi dengan Computer Assisted Test (CAT) mencakup psikotes, simulasi kasus manajerial, dan ujian sosial kultural yang dirancang untuk menguji kemampuan analitis, pengambilan keputusan strategis, serta pemahaman terhadap dinamika sosial birokrasi.
Hari kedua dilanjutkan dengan wawancara kompetensi dan Leaderless Group Discussion (LGD) — sesi diskusi kelompok tanpa pemimpin yang menilai kemampuan peserta dalam berkoordinasi, berargumentasi, serta menunjukkan kepemimpinan kolektif di tengah situasi yang dinamis.
“Kami ingin melihat sejauh mana karakter kepemimpinan, pola pikir strategis, kemampuan problem solving, dan sensitivitas sosial mereka. Karena seorang Sekretaris Daerah bukan hanya administrator, tapi juga pemimpin yang mampu menggerakkan sistem birokrasi agar adaptif terhadap perubahan,” tambahnya.
Sekda, Penggerak Reformasi dan Penentu Arah Pemerintahan Daerah
Lebih lanjut, Ida Farida menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekda menjadi penghubung utama antara kepala daerah dan seluruh perangkat, sekaligus memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten.
“Sekda memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan harmonis. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, peran Sekda sangat menentukan keberhasilan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tahapan seleksi ini akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya birokrasi yang kolaboratif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Asesmen ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ruang refleksi bagi para peserta untuk memperkuat kapasitas diri sebagai ASN yang unggul. Sekda yang terpilih nanti harus mampu menjadi penghubung kebijakan, penggerak kolaborasi lintas sektor, serta penjaga semangat inovasi di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
BKD Jabar Pastikan Asesmen Objektif dan Transparan
Sementara itu, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, memastikan seluruh proses asesmen dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Kami melaksanakan asesmen berbasis CAT yang mencakup psikotes serta simulasi kasus manajerial dan sosial kultural. Kami ingin memastikan setiap peserta dinilai secara adil dan profesional. Hasil akhir akan mencerminkan kemampuan nyata para kandidat,” jelas Setiawan.
Menurutnya, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah. Karena itu, dibutuhkan figur yang memiliki ketajaman berpikir, ketahanan menghadapi dinamika kebijakan publik, serta integritas moral yang kuat.
“Kami melakukan penilaian dari berbagai aspek agar hasilnya komprehensif dan terukur. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemimpin birokrasi yang visioner, berintegritas tinggi, dan mampu membawa Kabupaten Bekasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelas,” pungkasnya.
Menuju Birokrasi Bekasi yang Profesional dan Berdaya Saing
Melalui proses asesmen ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam menerapkan sistem merit yang berkeadilan sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tahapan ini diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan inovatif, yang mampu membawa Kabupaten Bekasi semakin maju dan berdaya saing.fs